Langsung ke konten utama

Voxpol : Film Versi Baru G30s PKI dapat Mempertarukan Citra Presiden


Berita Asia - Wacana pemutaran film G-30S/PKI kembali menyeruak menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober mendatang. Wacana pemutaran film tersebut dinilai akan mempertaruhkan citra Presiden Joko Widodo.

“Presiden dan pemerintah harus piawai dan terampil dalam mengelola isu-isu tentang PKI. Kalau tidak bisa dimanajemen dengan baik, maka bisa dijadikan komoditas politik oleh lawan dan berpotensi menggerus dan membahayakan citra jokowi,” ujar pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, ditulis Rabu (20/9).

Rencana penayangan Film Pengkhianatan G-30S/PKI, lanjutnya, bakal memposisikan sikap Presiden Jokowi yang sesunguhnya. “Ini bisa saja test on the water terhadap pemerintahan sekarang, ke arah mana posisi dan sikap pemerintah,” katanya.

Jika Jokowi mendukung atau membiarkan penayangan film tersebut, menurut nya, tentu akan disambut baik oleh para kalangan yang selama ini membenci komunis atau PKI. Akan tetapi, Jokowi bakal mendapat citra buruk dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa film tersebut sarat dengan kebohongan dan alat propaganda politik Orde Baru.

Pasalnya film G-30S/ PKI setelah reformasi atau jatuhnya rezim Soeharto tidak pernah lagi ditayangkan di televisi nasional. Padahal di era Soeharto, film ini wajib ditonton bagi masyarakat untuk memperlihatkan dan mengingatkan kekejaman dan bahaya laten
komunis.

Namun jika Jokowi berani melarang pemutarannya, tentu ada kalangan yang mempertanyakan komitmen untuk ‘menggebuk PKI’ yang pernah dinyatakan Jokowi. Oleh karena itu, Jokowi sebaiknya tidak menanggapi rencana penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI secara berlebihan dan reaksioner.

Ingat pesan Soekarno, jas merah (jangan lupakan sejarah), belakangan banyak generasi muda yang putus, alias tidak paham sejarah PKI di Indonesia, pemutaran film tersebut berdampak positif dalam rangka mengingatkan kembali sejarah keganasan PKI di Indonesia.

“Jangan sampai presiden atau pemerintah menghalangi pemutaran film PKI. Pemutaran film ini sejalan dengan pernyataan Jokowi untuk ‘gebuk PKI’. Kalau tiba-tiba dilarang, bisa kontraproduktif dengan pernyataan presiden sebelumnya. Ini bisa blunder dan bunuh diri politik bagi citra presiden apabila melarangnya,” tegas pria lulusan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini.
Label:

Postingan populer dari blog ini

Mantan Guberner DKI Jakarta Ahok , Rayakan Natal Yang Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya

Berita Politik - Natal 2017 ini, Basuki Tjahaja Purnama tidak lagi merayakannya di rumahnya di Pantai Mutiara. Tidak juga dirayakan di kampung halamannya di Belitung. Pria yang akrab disapa Ahok itu merayakan Natal di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Ini merupakan tahun pertamanya melewatkan Natal di tempat itu. Meski berada jauh dari rumah, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak akan sendirian merayakan Natal di Mako Brimob. Sanak saudara, anak, dan istri tercinta, tetap akan menemani Ahok merayakan Natal bersama. Adik kandung Ahok, Fifi Letty Indra, mengatakan, dia akan datang ke Mako Brimob Senin (25/12/2017) ini. Dia, Veronica Tan, dan anak-anak Ahok akan datang menjenguk. Fifi mengatakan di sana mereka hanya akan makan bersama saja. "Iya kami ke Mako Brimob. Cuma doa dan makan, itu saja," ujar Fifi kepada Kompas.com, Minggu (24/12/2017). Fifi mengatakan, tidak ada makanan spesial yang akan dibawa keluarga. Semuanya hanya menikmati kebersamaan dalam kesederha...
Baca selengkapnya

Gatot Numantyo : Selamat Menjalankan Amanah Yang Tidak Ringan , Marsekal Hadi Tjahjanto

Politik Asia - Jenderal Gatot Numantyo menegaskan, tak ada nuansa politik dalam pergantian jabatan Panglima TNI. Gatot diketahui baru saja menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto. "Tidak ada nuansa politik, tidak ada nuansa apa-apa. Hanya agar organisasi ini berjalan dengan benar dan baik," kata Gatot di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (9/12/2017). Gatot Nurmantyo menolak anggapan bahwa pergantian jabatan Panglima TNI dinilai terlalu cepat. Menurut dia, sejak Hadi Tjahjanto dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Jumat 8 Desember 2017, jabatan Panglima TNI sudah berada di tangan Hadi. "Perlu dipahami bahwa mengapa begitu Pak Hadi dilantik, besok atau hari ini langsung saya melakukan serah terima jabatan (Sertijab). Sebenarnya secara de facto dan de jure, pada saat Presiden melantik itu panglimanya sudah Pak Hadi," kata dia. "Maka saya datang ke sini dengan tidak pakai merah (nunjuk dada bagian ka...
Baca selengkapnya

Fahri Hamzah Mendapat GantI Rugi Sebesar 30 Miliar Tunai dari PKS

Berita Politik - Fahri Hamzah dipecat oleh Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016. Namun, Fahri melawan keputusan ini dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 14 Desember 2016, Pengadilan memenangkan gugatan Fahri Hamzah tersebut, sehingga dia tetap berstatus sebagai politikus PKS dan Wakil Ketua DPR. Gugatan Fahri kembali dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Berdasarkan hasil keputusan yang keluar hari ini, Kamis (14/12/2017), Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding gugatan DPP PKS dan meminta partai itu tidak mengganggu posisi Fahri sebagai anggota PKS, juga anggota DPR dan pimpinan DPR. Pengacara Fahri Hamzah, Mujahid Latief, menyatakan hasil putusan Pengadilan Tinggi itu berkekuatan hukum tetap. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Desember 2016. "Pengadilan menyatakan pemecatan itu batal demi hukum," kata Mujahid di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/12...
Baca selengkapnya