Langsung ke konten utama

Fraksi Partai PKS : Copot Aja Fahri Hamzah dari Jabatan DPR !!


Berita Politik - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat agar PDIP menduduki pimpinan DPR. Salah satu caranya adalah dengan merevisi UU MD3.

"UU MD3 yang sekarang ini enggak bisa nambah pimpinan, enggak bisa kocok ulang. Jadi kalau mau ya harus ada pembahasan. Mulai ada pembahasan, arahnya ke Pimpinan DPR, ya kita ikuti. Sudah dari kemarin penambahan Pimpinan DPR itu hampir sepakat," ucap Presiden PKS Sohibul Iman di Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Dia menuturkan, mandeknya karena terganjal Pimpinan DPR. Di mana, bukan hanya PDIP tetapi juga Gerindra mengincarnya.

"Akibatnya kemudian, pimpinan MPR jadi seluruh fraksi dapat. Kan enggak rasional. Akhirnya mandek lah itu pembahasan undang-undang," tutur Sohibul.

Dia pun kini melihat peluang itu dengan akan adanya penggantian Ketua DPR Setya Novanto. "Semua gerak lagi. Saya kira, kita ikuti saja," ungkap Sohibul.

Dia menegaskan, PDIP tidak akan menduduki posisi Ketua DPR, karena itu jatahnya dari Golkar dan PKS tetap berada di jajaran pimpinan.

Karena itu, dirinya meminta agar menghormati sikap fraksi PKS terhadap jatahnya tersebut. Termasuk mengganti posisi siapa yang duduk.

"Ketua DPR itu hak Fraksi Golkar. Makanya kami akan mendukung pergantian itu. Ya siapa pun yang dicalonkan. Tentu kami juga minta dong, semua menghormati hak Fraksi PKS. Bahwa Wakil Ketua DPR itu hak fraksi PKS," pinta Sohibul.

Dia pun telah mendapat jaminan dari Ketum Golkar Airlangga yang tak akan menganggu hak PKS di jajaran pimpinan DPR. Dirinya merasa yakin PDIP dan partai lain juga menerimanya.

"Insyaallah. Waktu itu yang kontak saya Pak Airlangga langsung. Jadi saya kira mereka menyatakan siap. Ya kita percaya saja. Politik kan basisnya kepercayaan dan mudah-mudahan bisa dipercaya," tegas Sohibul.

Momen ini pun dijadikan sinyal untuk menggantikan Fahri Hamzah. Dirinya merasa yakin, itu tak menyalahi proses hukum yang sedang berjalan.

"Hukum ini hanya berkaitan dengan status keanggotan Fahri di DPR, tidak dengan status pimpinan. Kalau status pimpinan itu lain lagi, undang-undangnya lain. Jadi itu hak fraksi," jelas Sohibul.

Karena itu, dia menegaskan, Fahri bisa saja tetap menjadi anggota DPR. Walaupun telah dilepas statusnya sebagai pimpinan.

"Misalnya nanti Fahri akhirnya diganti dari pimpinan DPR. Beliau misalnya tetap mau jadi anggota DPR menunggu hasil sidang, itu haknya, kita hormati. Enggak apa-apa. Tapi hak Fraksi PKS ini pimpinan," pungkas Sohibul.

 
Label:

Postingan populer dari blog ini

Mantan Guberner DKI Jakarta Ahok , Rayakan Natal Yang Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya

Berita Politik - Natal 2017 ini, Basuki Tjahaja Purnama tidak lagi merayakannya di rumahnya di Pantai Mutiara. Tidak juga dirayakan di kampung halamannya di Belitung. Pria yang akrab disapa Ahok itu merayakan Natal di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Ini merupakan tahun pertamanya melewatkan Natal di tempat itu. Meski berada jauh dari rumah, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak akan sendirian merayakan Natal di Mako Brimob. Sanak saudara, anak, dan istri tercinta, tetap akan menemani Ahok merayakan Natal bersama. Adik kandung Ahok, Fifi Letty Indra, mengatakan, dia akan datang ke Mako Brimob Senin (25/12/2017) ini. Dia, Veronica Tan, dan anak-anak Ahok akan datang menjenguk. Fifi mengatakan di sana mereka hanya akan makan bersama saja. "Iya kami ke Mako Brimob. Cuma doa dan makan, itu saja," ujar Fifi kepada Kompas.com, Minggu (24/12/2017). Fifi mengatakan, tidak ada makanan spesial yang akan dibawa keluarga. Semuanya hanya menikmati kebersamaan dalam kesederha...
Baca selengkapnya

Gatot Numantyo : Selamat Menjalankan Amanah Yang Tidak Ringan , Marsekal Hadi Tjahjanto

Politik Asia - Jenderal Gatot Numantyo menegaskan, tak ada nuansa politik dalam pergantian jabatan Panglima TNI. Gatot diketahui baru saja menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto. "Tidak ada nuansa politik, tidak ada nuansa apa-apa. Hanya agar organisasi ini berjalan dengan benar dan baik," kata Gatot di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (9/12/2017). Gatot Nurmantyo menolak anggapan bahwa pergantian jabatan Panglima TNI dinilai terlalu cepat. Menurut dia, sejak Hadi Tjahjanto dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Jumat 8 Desember 2017, jabatan Panglima TNI sudah berada di tangan Hadi. "Perlu dipahami bahwa mengapa begitu Pak Hadi dilantik, besok atau hari ini langsung saya melakukan serah terima jabatan (Sertijab). Sebenarnya secara de facto dan de jure, pada saat Presiden melantik itu panglimanya sudah Pak Hadi," kata dia. "Maka saya datang ke sini dengan tidak pakai merah (nunjuk dada bagian ka...
Baca selengkapnya

Fahri Hamzah Mendapat GantI Rugi Sebesar 30 Miliar Tunai dari PKS

Berita Politik - Fahri Hamzah dipecat oleh Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016. Namun, Fahri melawan keputusan ini dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 14 Desember 2016, Pengadilan memenangkan gugatan Fahri Hamzah tersebut, sehingga dia tetap berstatus sebagai politikus PKS dan Wakil Ketua DPR. Gugatan Fahri kembali dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Berdasarkan hasil keputusan yang keluar hari ini, Kamis (14/12/2017), Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding gugatan DPP PKS dan meminta partai itu tidak mengganggu posisi Fahri sebagai anggota PKS, juga anggota DPR dan pimpinan DPR. Pengacara Fahri Hamzah, Mujahid Latief, menyatakan hasil putusan Pengadilan Tinggi itu berkekuatan hukum tetap. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Desember 2016. "Pengadilan menyatakan pemecatan itu batal demi hukum," kata Mujahid di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/12...
Baca selengkapnya