Langsung ke konten utama

Prabowo : Indonesia Telah Meninggalkan UUD 1945


PoltikAsia - Ketum Gerindra Prabowo Subianto menyebut sistem ekonomi Indonesia berada di jalan yang salah. Dia mengatakan telah sering memberikan peringatan kepada pemerintah sejak dulu.

"Kita sudah selalu memberikan peringatan bertahun-tahun, kita memberi peringatan bahwa sistem ekonomi RI berada di jalan yang salah," kata Prabowo di The Kemuning, Jl Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018).

Prabowo Menuturkan Pemerintah Telah Meninggalkan UUD 1945

Ia mengatakan selama ini pemerintah telah meninggalkan UUD 1945 dalam pembangunan, terutama pasal 33 terkait penggunaan SDA yang diperuntukkan bagi rakyat. Ia menyebut ingin mengembalikan lagi fungsi UUD 1945 secara konstitusional.

"Kita meninggalkan UUD 45 kita meninggalkan pasal 33 UUD 45 karena itulah kekuatan kita tidak ada di Indonesia karena itu perlu ada gerakan demokrasi untuk memperbaiki ini. Kita ingin melakukan gerakan itu secara konstitusional, hukum, damai, santun dan secara gagasan," ucap Prabowo.

Ia mengajak semua pihak berbicara menggunakan gagasan dan fakta. Menurutnya pembangunan ekonomi harus mementingkan rakyat.

Kunjungin Juga Situs Prediksi Bola Terlengkap

"Kita harus membela kepentingan rakyat Indonesia, nasional kita, kita harus menjaga kekayaan kita harus tinggal di Indonesia dan harus dipergunakan untuk kepentingan seluruh rakyat dan tidak boleh hanya segelintir orang saja," ungkapnya.

Prabowo Menuduh Ekonomi Hanya di Kuasai Oleh Orang Kaya

Ia mengatakan tidak ingin ekonomi hanya dikuasai 1 persen orang kaya saya. Prabowo berjanji akan memberikan solusi yang nyata bersama parpol koalisi seperti PKS dan PAN.

"Nanti pada saatnya Saudara akan banyak mendengarkan gagasan kita, kita akan memberikan solusi nyata jelas. Kami percaya diri kami punya kekuatan intelektual, orang-orang pemikir yang hebat, dari PKS, Gerindra, PAN, dan kami siap untuk memimpin negera ini dan mengembalikan kehormatan kedaulatan bangsa Indonesia. Merdeka," tegas Prabowo.

Postingan populer dari blog ini

Mantan Guberner DKI Jakarta Ahok , Rayakan Natal Yang Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya

Berita Politik - Natal 2017 ini, Basuki Tjahaja Purnama tidak lagi merayakannya di rumahnya di Pantai Mutiara. Tidak juga dirayakan di kampung halamannya di Belitung. Pria yang akrab disapa Ahok itu merayakan Natal di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Ini merupakan tahun pertamanya melewatkan Natal di tempat itu. Meski berada jauh dari rumah, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak akan sendirian merayakan Natal di Mako Brimob. Sanak saudara, anak, dan istri tercinta, tetap akan menemani Ahok merayakan Natal bersama. Adik kandung Ahok, Fifi Letty Indra, mengatakan, dia akan datang ke Mako Brimob Senin (25/12/2017) ini. Dia, Veronica Tan, dan anak-anak Ahok akan datang menjenguk. Fifi mengatakan di sana mereka hanya akan makan bersama saja. "Iya kami ke Mako Brimob. Cuma doa dan makan, itu saja," ujar Fifi kepada Kompas.com, Minggu (24/12/2017). Fifi mengatakan, tidak ada makanan spesial yang akan dibawa keluarga. Semuanya hanya menikmati kebersamaan dalam kesederha...
Baca selengkapnya

Gatot Numantyo : Selamat Menjalankan Amanah Yang Tidak Ringan , Marsekal Hadi Tjahjanto

Politik Asia - Jenderal Gatot Numantyo menegaskan, tak ada nuansa politik dalam pergantian jabatan Panglima TNI. Gatot diketahui baru saja menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto. "Tidak ada nuansa politik, tidak ada nuansa apa-apa. Hanya agar organisasi ini berjalan dengan benar dan baik," kata Gatot di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (9/12/2017). Gatot Nurmantyo menolak anggapan bahwa pergantian jabatan Panglima TNI dinilai terlalu cepat. Menurut dia, sejak Hadi Tjahjanto dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Jumat 8 Desember 2017, jabatan Panglima TNI sudah berada di tangan Hadi. "Perlu dipahami bahwa mengapa begitu Pak Hadi dilantik, besok atau hari ini langsung saya melakukan serah terima jabatan (Sertijab). Sebenarnya secara de facto dan de jure, pada saat Presiden melantik itu panglimanya sudah Pak Hadi," kata dia. "Maka saya datang ke sini dengan tidak pakai merah (nunjuk dada bagian ka...
Baca selengkapnya

Fahri Hamzah Mendapat GantI Rugi Sebesar 30 Miliar Tunai dari PKS

Berita Politik - Fahri Hamzah dipecat oleh Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016. Namun, Fahri melawan keputusan ini dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 14 Desember 2016, Pengadilan memenangkan gugatan Fahri Hamzah tersebut, sehingga dia tetap berstatus sebagai politikus PKS dan Wakil Ketua DPR. Gugatan Fahri kembali dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Berdasarkan hasil keputusan yang keluar hari ini, Kamis (14/12/2017), Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding gugatan DPP PKS dan meminta partai itu tidak mengganggu posisi Fahri sebagai anggota PKS, juga anggota DPR dan pimpinan DPR. Pengacara Fahri Hamzah, Mujahid Latief, menyatakan hasil putusan Pengadilan Tinggi itu berkekuatan hukum tetap. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Desember 2016. "Pengadilan menyatakan pemecatan itu batal demi hukum," kata Mujahid di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/12...
Baca selengkapnya