Langsung ke konten utama

Tiga Kriteria yang Cocok jadi Pasangan Jokowi Pilpres 2019


BeritaPolitik - DPP PDI Perjuangan memaparkan kriteria figur yang tepat sebagai calon Wakil Presiden RI mendampingi Jokowi di Pemilihan Presiden 2019.

"Yang paling utama, ada tiga kriteria yang kami nilai tepat untuk mendampingi Jokowi di Pilpres mendatang," ujar Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah di sela Rakor Tiga Pilar Partai di Surabaya, Sabtu.

Basarah menjelaskan kriteria pertama cawapres nantinya harus seorang figur yang memiliki visi kenegaraan sama dengan PDI Perjuangan dan Jokowi, yaitu membangun negara Pancasila sebagaimana cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kriteria kedua dan ketiga, kata dia, seorang cawapres harus memiliki faktor elektoral yang dapat menambah elektabilitas Jokowi di bursa Pilpres 2019 serta tokoh yang memiliki "chemistry" atau kecocokan an mampu bekerja sama yang baik dengan Jokowi.

Konsep dari Kepemimpinan Presiden dan Wakil Predisen

"Ini karena konsep Presiden dan Wakil Presiden merupakan kepemimpinan dwi tunggal, yakni menyatu antara jiwa dan raga, berorientasi ke rakyat, dan yang paling penting, Jokowi harus nyaman dengan wakilnya termasuk mampu membantu tugas-tugas Presiden jika terpilih nantinya," ucap Basarah seperti dilansir dari Antara.

Sementara itu, ketika disinggung nama yang masuk bursa calon pendamping Jokowi, Wakil Ketua MPR RI tersebut mengaku belum mengerucut ke satu nama dan figur-figur yang muncul sangat berpeluang.

"Bahkan, nama yang belum muncul dalam bursa pun masih sangat mungkin untuk digandeng. Tunggu saja, masih ada waktu sebelum masa pendaftaran calon Presiden pada 4-10 Agustus 2018," kata Basarah.

PDIP Perjuangan Tetap Mengusung Jokowi Sebagai Calon Presiden

Di bursa Pemilihan Presiden 2019, selain PDI Perjuangan, beberapa partai politik sudah menyatakan mengusung Jokowi maju sebagai calon Presiden, seperti Partai Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Golkar.

Kemudian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Perindo, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Kunjungin Situs Prediksi Bola Terlengkap 

Pada kesempatan tersebut, Basarah juga berharap kepada partai-partai politik yang mendukung Jokowi untuk tetap melanjutkan kerja sama politik jika figur yang ditunjuk partai tersebut tidak digandeng sebagai cawapres oleh Jokowi.

"Harapan PDI Perjuangan, karena cawapres satu, maka banyak yang terpanggil, tapi hanya satu yang terpilih. Kalau akhirnya Jokowi memilih bukan di antara calon yang muncul dari partai politik, kami harapkan kerja sama politik terus dilanjutkan karena kerja sama tidak diukur dari diterima atau tidaknya sebagai cawapres," kata dia.

Label:

Postingan populer dari blog ini

Mantan Guberner DKI Jakarta Ahok , Rayakan Natal Yang Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya

Berita Politik - Natal 2017 ini, Basuki Tjahaja Purnama tidak lagi merayakannya di rumahnya di Pantai Mutiara. Tidak juga dirayakan di kampung halamannya di Belitung. Pria yang akrab disapa Ahok itu merayakan Natal di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Ini merupakan tahun pertamanya melewatkan Natal di tempat itu. Meski berada jauh dari rumah, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak akan sendirian merayakan Natal di Mako Brimob. Sanak saudara, anak, dan istri tercinta, tetap akan menemani Ahok merayakan Natal bersama. Adik kandung Ahok, Fifi Letty Indra, mengatakan, dia akan datang ke Mako Brimob Senin (25/12/2017) ini. Dia, Veronica Tan, dan anak-anak Ahok akan datang menjenguk. Fifi mengatakan di sana mereka hanya akan makan bersama saja. "Iya kami ke Mako Brimob. Cuma doa dan makan, itu saja," ujar Fifi kepada Kompas.com, Minggu (24/12/2017). Fifi mengatakan, tidak ada makanan spesial yang akan dibawa keluarga. Semuanya hanya menikmati kebersamaan dalam kesederha...
Baca selengkapnya

Gatot Numantyo : Selamat Menjalankan Amanah Yang Tidak Ringan , Marsekal Hadi Tjahjanto

Politik Asia - Jenderal Gatot Numantyo menegaskan, tak ada nuansa politik dalam pergantian jabatan Panglima TNI. Gatot diketahui baru saja menyerahkan tongkat komando Panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto. "Tidak ada nuansa politik, tidak ada nuansa apa-apa. Hanya agar organisasi ini berjalan dengan benar dan baik," kata Gatot di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (9/12/2017). Gatot Nurmantyo menolak anggapan bahwa pergantian jabatan Panglima TNI dinilai terlalu cepat. Menurut dia, sejak Hadi Tjahjanto dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Jumat 8 Desember 2017, jabatan Panglima TNI sudah berada di tangan Hadi. "Perlu dipahami bahwa mengapa begitu Pak Hadi dilantik, besok atau hari ini langsung saya melakukan serah terima jabatan (Sertijab). Sebenarnya secara de facto dan de jure, pada saat Presiden melantik itu panglimanya sudah Pak Hadi," kata dia. "Maka saya datang ke sini dengan tidak pakai merah (nunjuk dada bagian ka...
Baca selengkapnya

Fahri Hamzah Mendapat GantI Rugi Sebesar 30 Miliar Tunai dari PKS

Berita Politik - Fahri Hamzah dipecat oleh Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016. Namun, Fahri melawan keputusan ini dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 14 Desember 2016, Pengadilan memenangkan gugatan Fahri Hamzah tersebut, sehingga dia tetap berstatus sebagai politikus PKS dan Wakil Ketua DPR. Gugatan Fahri kembali dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Berdasarkan hasil keputusan yang keluar hari ini, Kamis (14/12/2017), Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding gugatan DPP PKS dan meminta partai itu tidak mengganggu posisi Fahri sebagai anggota PKS, juga anggota DPR dan pimpinan DPR. Pengacara Fahri Hamzah, Mujahid Latief, menyatakan hasil putusan Pengadilan Tinggi itu berkekuatan hukum tetap. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Desember 2016. "Pengadilan menyatakan pemecatan itu batal demi hukum," kata Mujahid di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/12...
Baca selengkapnya